Jakarta, 14 Januari 2025 – Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Universitas Sebelas Maret (UNS) resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk program beasiswa Magister Ilmu Hukum. Kolaborasi ini menandai langkah strategis dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur di lingkungan BKN.

PKS ini bertujuan untuk menyelenggarakan perkuliahan Magister Ilmu Hukum bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan BKN. Melalui program ini, diharapkan terjadi peningkatan mutu SDM aparatur guna memperkuat penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

PNS BKN yang lolos seleksi program ini akan mendapatkan beasiswa Pendidikan Ilmu Kepegawaian, yang mencakup biaya pendaftaran, ujian masuk, serta biaya pendidikan. Perkuliahan akan berlangsung dalam jangka waktu minimal tiga semester dan maksimal empat semester, dengan sistem perkuliahan reguler sesuai pedoman akademik Fakultas Hukum UNS.

Tentang Fakultas Hukum UNS

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) merupakan salah satu fakultas unggulan yang menawarkan program pendidikan di bidang ilmu hukum, mulai dari jenjang Sarjana (S1), Magister (S2), hingga Doktor (S3). Fakultas ini berkomitmen menghasilkan lulusan yang kompeten dan profesional dalam bidang hukum serta berperan aktif dalam pengembangan dan penegakan hukum di Indonesia.

Tentang BKN

Badan Kepegawaian Negara (BKN) adalah lembaga non-kementerian yang bertanggung jawab atas perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis manajemen ASN. Selain itu, BKN juga memiliki kewenangan dalam mengawasi penerapan sistem merit di lingkungan pemerintahan.

Tentang PIK BKN

Pendidikan Ilmu Kepegawaian (PIK) BKN adalah program beasiswa yang diselenggarakan oleh BKN bagi ASN, baik untuk jenjang S1 maupun S2 (internal BKN). Program ini bertujuan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi profesional ASN dalam bidang kepegawaian. Setelah menyelesaikan pendidikan, peserta diharapkan dapat berkontribusi secara lebih optimal dalam pengelolaan SDM di instansi pemerintah masing-masing.

Dengan adanya kerja sama ini, BKN dan UNS optimistis dapat mencetak aparatur negara yang lebih berkualitas, profesional, dan unggul dalam bidang akademik, hukum serta birokrasi demi terciptanya tata kelola manajemen ASN yang lebih baik.