Bicara RB, Bicara Perubahan

Ciawi-PPASN. Jumat (17/05/2019) ini, bertempat di Gedung Pangrango Pusat Pengembangan ASN, dilaksanakan Sosialisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) oleh Tim RB BKN. RB pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut Mental Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Kelembagaan, Tatalaksana, SDM Aparatur, Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Publik. Reformasi birokrasi di Indonesia menempatkan pentingnya rasionalisasi birokrasi yang menciptakan efesiensi, efektifitas, dan produktifitas melalui pembagian kerja hirarki dan horizontal yang seimbang, diukur dengan rasio antara volume atau beban tugas dengan jumlah sumber daya disertai tata kerja formalistik dan pengawasan yang ketat. Penilaian RB kepada setiap instansi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dijadikan dasar untuk menentukan besarnya tunjangan kinerja pegawai di instansi yang bersangkutan.

Pada pembukaannya, Kepala Pusat Pengembangan ASN Ahmad Jalis menyampaikan tentang pentingnya pelaksanaan RB di BKN. Ahmad Jalis menjelaskan bahwa RB bukan hanya tugas Kepala BKN, melainkan seluruh pegawai BKN baik pusat maupun daerah juga harus terlibat dalam RB dalam rangka memperbaiki sistem pemerintahan. Beliau juga menghimbau kepada seluruh pegawai khususnya di Pusat Pengembangan ASN agar pelaksanaan RB bukan semata hanya untuk menaikkan tunjangan kinerja saja, melainkan benar-benar merupakan suatu ketulusan untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem pemerintahan di Indonesia.

Kepala Bagian Akuntabilitas Program dan Anggaran BKN Ahmad Yusaq menyampaikan laporan hasil evaluasi RB tahun 2018 dan memberikan materi tentang penguatan akuntabilitas kinerja. Beliau menjelaskan bahwa pelaksanaan RB bertujuan untuk memperbaiki atau menjadikan lebih baik pada sistem pemerintahan yang meliputi aparatur negara, pelayanan dan pengawasan dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Ada delapan area perubahan pada pelaksanaan RB yang meliputi: 1) Manajemen Perubahan; 2) Penataan Peraturan Perundang-undangan; 3) Penataan dan Penguatan Organisasi; 4) Penataan Tatalaksana; 5) Penataan Sistem Manajemen SDM; 6) Penguatan Akuntabilitas; 7) Penguatan Pengawasan;  dan 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

“Jangan hanya menjadi pegawai, jadilah orang BKN. Jangan hanya menjadi pegawai yang hanya melaksanakan rutinitas harian sebagai penggugur kewajiban. Melainkan kita harus merasa memiliki BKN, yang berkewajiban memperbaiki, meningkatkan dan berinovasi, serta mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap sesama rekan kerja maupun lingkungan”, pungkas Ahmad Yusaq mengakhiri acara sosialisasi. -rif-

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *