Sertifikasi Ahli Kepegawaian untuk Mahasiswa, bisa?

Ciawi-PPASN. Sudah lebih dari satu dekade, tepatnya tahun 2007, BKN mendirikan Pendidikan Ilmu Kepegawaian (PIK) melalui kerjasama dengan Universitas Terbuka (UT). PIK didirikan untuk memfasilitasi PNS dari seluruh Indonesia khususnya yang menangani masalah kepegawaian dan belum memiliki gelar sarjana, dengan memberikan beasiswa agar PNS tersebut memiliki gelar Sarjana. Lulusan PIK akan mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Kepegawaian dan bisa langsung diangkat dalam jabatan Analis Kepegawaian tanpa harus mengikuti pelatihan lagi. Selama 8 semester, mahasiswa yang berasal dari instansi pusat maupun daerah tersebut mengikuti perkuliahan yamg bertempat di Pusat Pengembangan ASN BKN Ciawi, Bogor. Selain mengikuti pembelajaran sebagaimana sistem perkuliahan yang diterapkan oleh UT, mahasiswa juga diwajibkan untuk Praktek Kerja Kepegawaian (PKK) di BKN baik di kantor pusat maupun regional. PKK dilaksanakan setiap semester selama 14 sampai 30 hari.

Namun, ada satu hal yang nampaknya masih mengganjal. Lulusan PIK hanya mendapatkan ijazah yang dikeluarkan oleh UT, tanpa selembar kertaspun yang menandakan bahwa PNS tersebut adalah alumni PIK BKN kecuali rincian daftar mata kuliah yang ada di transkrip nilai ijazah mereka. Lantas, apa pengaruhnya?

Ya, mereka yang sebenarnya kompeten dalam menganalisa manajemen kepegawaian sebagaimana ilmu yang mereka peroleh selama masa studi, justru tidak ditempatkan di unit yang mengelola kepegawaian, bahkan ada juga beberapa alumni yang ditempatkan di kecamatan ataupun kelurahan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan bidang kepegawaian. Itulah latar belakang dari program yang disusun oleh Kepala Bidang PIK Rihard Hasugian. Melalui Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III yang baru saja selesai, Beliau mencanangkan program sertifikasi kompetensi ahli kepegawaian bagi lulusan PIK. Sertifikat tersebut akan diberikan jika lulusan PIK tersebut lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh BKN.

Dengan adanya sertifikasi bagi para lulusan PIK, diharapkan akan dicapai kondisi ideal agar tujuan organisasi dapat tercapai.  Penempatan PNS lulusan PIK akan lebih sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, lulusan PIK yang bersertifikat ahli kepegawaian dapat dijadikan sebagai saksi ahli kepegawaian jika terjadi kasus-kasus kepegawaian di tingkat pengadilan yang memerlukan saksi ahli kepegawaian, dan sertifikat tersebut juga dapat dijadikan sebagai referensi untuk pengembangan karir PNS yang bersangkutan ke jenjang yang lebih tinggi. -rif-

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *