RB Pusbang ASN 2019

Ciawi-PPASN. Dilansir dari laman Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur. Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.

Dalam rangka peningkatan dan penguatan layanan pengembangan kepegawaian, Pusat Pengembangan ASN berkomitmen untuk melakukan secara terus menerus reformasi internal pada delapan area perubahan sebagaimana rencana kerja reformasi birokrasi Pusat Pengembangan ASN dengan mengacu pada Road Map Reformasi Birokrasi BKN tahun 2015-2019. Area perubahan tersebut adalah 1) Manajemen Perubahan; 2) Penataan dan Penguatan Organisasi; 3) Penataan Peraturan Perundang-undangan; 4) Penataan Sumber Daya Manusia; 5) Penataan Tata Laksana; 6) Penguatan Pengawasan; 7) Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Pelaksanaan reformasi birokrasi Pusat Pengembangan ASN dirangkum dalam Booklet yang dibuat sebagai bagian akuntabilitas pelaksanaan reformasi birokrasi kepada pihak-pihak terkait. Booklet tersebut dapat dilihat pada link berikut:

Booklet Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pusat Pengembangan ASN BKN Tahun 2019

-rif-

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *